STIKES YOGYAKARTA S1 KEPERAWATAN TAHUN 2014/2015 KOMUNIKASI KEPERAWATAN Fase-Fase Komunikasi Terapeutik I. Pendahuluan Keterampilan berkomunikasi merupakan critical skill yang harus dimiliki oleh seorang perawat dan merupakan bagian integral dari asuhan keperawatan. Komunikasi dalam keperawatan disebut dengan komunikasi terapeutik, yang merupakan komunikasi yang dilakukan oleh seorang perawat pada saat melakukan intervensi keperawatan sehingga memberikan khasiat terapi bagi proses penyembuhan pasien. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang terstruktur yang terdiri dari empat tahap yaitu fase pra-interaksi, fase orientasi, fase kerja dan fase terminasi. II. Isi Komunikasi terapeutik yang terjadi antara perawat dan klien harus melalui empat tahap meliputi fase pra-interaksi, orientasi, fase kerja dan fase terminasi. Agar komunikasi terapeutik antara perawat dan klien dapat berjalan sesuai harapan, diperlukan strategi yang harus dilakukan oleh perawat pada saat melakukan komunikasi terpeutik dengan kliennya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai strategi pada setiap tahapan komunikasi terapeutik sesuai dengan pemicu 1 yaitu antara perawat A dan Ny. S yang merupakan klien post-operasi. a. Fase pra-interaksi Fase pra-interaksi merupakan masa persiapan sebelum berhubungan dan berkomunikasi dengan klien. Dalam tahapan ini perawat menggali perasaan dan menilik dirinya dengan cara mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Pada tahap ini juga perawat mencari informasi tentang klien sebagai lawan bicaranya. Setelah hal ini dilakukan perawat merancang strategi untuk pertemuan pertama dengan klien. Tahapan ini dilakukan oleh perawat dengan tujuan mengurangi rasa cemas atau kecemasan yang mungkin dirasakan oleh perawat sebelum melakukan komunikasi terapeutik dengan klien. Kecemasan yang dialami seseorang dapat sangat mempengaruhi interaksinya dengan orang lain (Ellis, Gates dan Kenworthy, 2000 dalam Suryani, 2005). Hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan dalam menginterpretasikan apa yang diucapkan oleh lawan bicara. Pada saat perawat merasa cemas, dia tidak akan mampu mendengarkan apa yang dikatakan oleh klien dengan baik (Brammer, 1993 dalam Suryani, 2005) sehingga tidak mampu melakukan active listening (mendengarkan dengan aktif dan penuh perhatian). Strategi komunikasi yang harus dilakuakn perawat A dalam tahapan ini adalah: a. Mengeksplorasi perasaan, mendefinisikan harapan dan mengidentifikasi kecemasan Ny. S. b. Menganalisis kekuatan dan kelemahan diri. c. Mengumpulkan data dan informasi tentang Ny. S dari keluarga terdekatnya. d. Merencanakan pertemuan pertama dengan Ny.S dengan bersikap positif dan menghindari prasangka buruk terhadap klien di pertemuan pertama. b. Fase orientasi Fase orientasi atau perkenalan merupakan fase yang dilakukan perawat pada saat pertama kali bertemu atau kontak dengan klien. Tahap perkenalan dilaksanakan setiap kali pertemuan dengan klien dilakukan. Tujuan dalam tahap ini adalah memvalidasi keakuratan data dan rencana yang telah dibuat sesuai dengan keadaan klien saat ini, serta mengevaluasi hasil tindakan yang telah lalu (Stuart.G.W, 1998). Strategi yang dapat dilakukan perawat A dalam tahapan ini adalah: a) Membina rasa saling percaya dengan menunjukkan penerimaan dan komunikasi terbuka terhadap Ny.S dengan tidak membebani diri dengan sikap Ny.S yang melakukan penolakan diawal pertemuan. b) Merumuskan kontrak (waktu, tempat pertemuan, dan topik pembicaraan) bersama-sama dengan klien dan menjelaskan atau mengklarifikasi kembali kontrak yang telah disepakati bersama. Perawat A dapat menanyakan kepada keluarga Ny.S mengenai topik pembicaraan yang mungkin akan menarik bagi Ny.S. c) Mengeksplorasi pikiran, perasaan dan perbuatan serta mengidentifikasi masalah klien yang umumnya dilakukan dengan menggunakan teknik komunikasi pertanyaan terbuka. Ketika Ny.S diam saja atau memalingkan muka, perawat A bisa menanyakan apakah Ny.S merasakan sakit dan apa yang membuat Ny.S merasa tidak nyaman. d) Merumuskan tujuan interaksi dengan klien. Pada pertemuan awal dengan Ny.S, perawat A memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dengan kliennya. Maka, perawat A harus berusaha agar tujuan awal tersebut dapat tercapai. c. Fase kerja Fase kerja merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik (Stuart,1998). Fase kerja merupakan inti dari hubungan perawat dan klien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Pada fase kerja ini perawat perlu meningkatkan interaksi dan mengembangkan faktor fungsional dari komunikasi terapeutik yang dilakukan. Meningkatkan interaksi sosial dengan cara meningkatkan sikap penerimaan satu sama lain untuk mengatasi kecemasan, atau dengan menggunakan teknik komunikasi terapeutik sebagai cara pemecahan dan dalam mengembangkan hubungan kerja sama. Mengembangkan atau meningkatkan faktor fungsional komunikasi terapeutik dengan melanjutkan pengkajian dan evaluasi masalah yang ada, meningkatkan komunikasi klien dan mengurangi ketergantungan klien pada perawat, dan mempertahankan tujuan yang telah disepakati dan mengambil tindakan berdasarkan masalah yang ada. Tugas perawat pada fase kerja ini adalah mengeksplorasi stressor yang terjadi pada klien dengan tepat. Perawat juga perlu mendorong perkembangan kesadaran diri klien dan pemakaian mekanisme koping yang konstruktif, dan mengarahkan atau mengatasi penolakan perilaku adaptif. Strategi yang dapat dilakukan perawat A terhadap Ny.S ialah mengatasi penolakan perilaku adaptif Ny.S dengan cara menciptakan suasana komunikasi yang nyaman bagi Ny.S dengan cara: a) Berhadapan dengan lawan bicara.Dengan posisi ini perawat menyatakan kesiapannya (”saya siap untuk anda”). b) Sikap tubuh terbuka; kaki dan tangan terbuka (tidak bersilangan) Sikap tubuh yang terbuka menunjukkan bahwa perawat bersedia untuk mendukung terciptanya komunikasi. c) Menunduk/memposisikan tubuh kearah/lebih dekat dengan lawan bicara Hal ini menunjukkan bahwa perawat bersiap untuk merespon dalam komunikasi (berbicara-mendengar). d) Pertahankan kontak mata, sejajar, dan natural. Dengan posisi mata sejajar perawat menunjukkan kesediaannya untuk mempertahankan komunikasi. e) Bersikap tenang. Akan lebih terlihat bila tidak terburu-buru saat berbicara dan menggunakan gerakan/bahasa tubuh yang natural. Tahap kerja merupakan tahap yang terpanjang dalam komunikasi terapeutik karena didalamnya perawat dituntut untuk membantu dan mendukung klien untuk menyampaikan perasaan dan pikirannya dan kemudian menganalisa respons ataupun pesan komunikasi verbal dan non verbal yang disampaikan oleh klien. Dalam tahap ini pula perawat mendengarkan secara aktif dan dengan penuh perhatian sehingga mampu membantu klien untuk mendefinisikan masalah yang sedang dihadapi oleh klien, mencari penyelesaian masalah dan mengevaluasinya. Dibagian akhir tahap ini, perawat diharapkan mampu menyimpulkan percakapannya dengan klien. Teknik menyimpulkan ini merupakan usaha untuk memadukan dan menegaskan hal-hal penting dalam percakapan, dan membantu perawat dan klien memiliki pikiran dan ide yang sama (Murray,B. & Judith,P,1997 dalam Suryani,2005). Dengan dilakukannya penarikan kesimpulan oleh perawat maka klien dapat merasakan bahwa keseluruhan pesan atau perasaan yang telah disampaikannya diterima dengan baik dan benar-benar dipahami oleh perawat. d. Fase terminasi Terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat dan klien. Tahap terminasi dibagi dua yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir (Stuart,G.W,1998). Terminasi sementara adalah akhir dari tiap pertemuan perawat dan klien, setelah hal ini dilakukan perawat dan klien masih akan bertemu kembali pada waktu yang berbeda sesuai dengan kontrak waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan terminasi akhir dilakukan oleh perawat setelah menyelesaikan seluruh proses keperawatan. Tugas perawat dalam tahap ini adalah: a) Mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilaksanakan (evaluasi objektif). Brammer dan McDonald (1996) menyatakan bahwa meminta klien untuk menyimpulkan tentang apa yang telah didiskusikan merupakan sesuatu yang sangat berguna pada tahap ini. b) Melakukan evaluasi subjektif dengan cara menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi dengan perawat. Perawat A bisa langsung menanyakan perasaan Ny. S dalam setiap akhir pertemuan dengannya. c) Menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan. Tindak lanjut yang disepakati harus relevan dengan interaksi yang baru saja dilakukan atau dengan interaksi yang akan dilakukan selanjutnya. Tindak lanjut dievaluasi dalam tahap orientasi pada pertemuan berikutnya. III. Penutup Komunikasi terapeutik merupakan tanggung jawab moral seorang perawat serta salah satu upaya yang dilakukan oleh perawat untuk mendukung proses keperawatan yang diberikan kepada klien. Untuk dapat melakukannya dengan baik dan efektif diperlukan strategi yang tepat dalam berkomunikasi sehingga efek terapeutik yang menjadi tujuan dalam komunikasi terapeutik dapat tercapai. REFERENSI Hitchcock, JE.(1999). Community health nursing:caring in action. Madrid: Delmar Publisher. Kozier,et.al.(2004). fundamentals of nursing ; concepts, process and practice seventh edition. United States: Pearson Prentice Hall. Potter, P.A & Perry, A.G.(1993). fundamental of nursing concepts, process & practice. third edition. St.Louis: Mosby Year Book. Sears.M.(2004). Using Therapeutic Communication to Connect with Patients.(http://www.Nonviolent Communication.com) Suryani.(2005). komunikasi terapeutik; teori &praktik. Jakarta: EGC Tim keilmuan keperawatan jiwa.(2009). Komunikasi Keperawatan mata ajr keperawatan dewasa III. Depok: FIKUI.

medical emergency at school

DOI: 10.1542/peds.2005-1474 Pediatrics 2005;116;e738 Robert P. Olympia, Eric Wan and Jeffrey R. Avner Survey of School Nurses The Preparedness of Schools to Respond to Emergencies in Children: A National http://pediatrics.aappublications.org/content/116/6/e738.full.html located on the World Wide Web at: The online version of this article, along with updated information and services, is of Pediatrics. All rights reserved. Print ISSN: 0031-4005. Online ISSN: 1098-4275. Boulevard, Elk Grove Village, Illinois, 60007. Copyright © 2005 by the American Academy published, and trademarked by the American Academy of Pediatrics, 141 Northwest Point publication, it has been published continuously since 1948. PEDIATRICS is owned, PEDIATRICS is the official journal of the American Academy of Pediatrics. A monthly Downloaded from pediatrics.aappublications.org at Indonesia:AAP Sponsored on October 6, 2014 The Preparedness of Schools to Respond to Emergencies in Children: A National Survey of School Nurses Robert P. Olympia, MD*; Eric Wan, MD*; and Jeffrey R. Avner, MD‡ ABSTRACT. Objectives. Because children spend a significant proportion of their day in school, pediatric emergencies such as the exacerbation of medical conditions, behavioral crises, and accidental/intentional injuries are likely to occur. Recently, both the American Academy of Pediatrics and the American Heart Association have published guidelines stressing the need for school leaders to establish emergency-response plans to deal with life-threatening medical emergencies in children. The goals include developing an efficient and effective campus-wide communication system for each school with local emergency medical services (EMS); establishing and practicing a medical emergency-response plan (MERP) involving school nurses, physicians, athletic trainers, and the EMS system; identifying students at risk for life-threatening emergencies and ensuring the presence of individual emergency care plans; training staff and students in first aid and cardiopulmonary resuscitation (CPR); equipping the school for potential lifethreatening emergencies; and implementing lay rescuer automated external defibrillator (AED) programs. The objective of this study was to use published guidelines by the American Academy of Pediatrics and the American Heart Association to examine the preparedness of schools to respond to pediatric emergencies, including those involving children with special care needs, and potential mass disasters. Methods. A 2-part questionnaire was mailed to 1000 randomly selected members of the National Association of School Nurses. The first part included 20 questions focusing on: (1) the clinical background of the school nurse (highest level of education, years practicing as a school health provider, CPR training); (2) demographic features of the school (student attendance, grades represented, inner-city or rural/suburban setting, private or public funding, presence of children with special needs); (3) self-reported frequency of medical and psychiatric emergencies (most common reported school emergencies encountered over the past school year, weekly number of visits to school nurses, annual number of “life-threatening” emergencies requiring activation of EMS); and (4) the preparedness of schools to manage life-threatening emergencies (presence of an MERP, presence of emergency care plans for asthmatics, diabetics, and children with special needs, presence of a school nurse during all school hours, CPR training of staff and students, availability of athletic trainers during all athletic events, presence of an MERP for potential mass disasters). The second part included 10 clinical scenarios measuring the availability of emergency equipment and the confidence level of the school nurse to manage potential life-threatening emergencies. Results. Of the 675 questionnaires returned, 573 were eligible for analysis. A majority of responses were from registered nurses who have been practicing for >5 years in a rural or suburban setting. The most common reported school emergencies were extremity sprains and shortness of breath. Sixty-eight percent (391 of 573 [95% confidence interval (CI): 64–72%]) of school nurses have managed a lifethreatening emergency requiring EMS activation during the past school year. Eighty-six percent (95% CI: 84–90%) of schools have an MERP, although 35% (95% CI: 31– 39%) of schools do not practice the plan. Thirteen percent (95% CI: 10–16%) of schools do not identify authorized personnel to make emergency medical decisions. When stratified by mean student attendance, school setting, and funding classification, schools with and without an MERP did not differ significantly. Of the 205 schools that do not have a school nurse present on campus during all school hours, 17% (95% CI: 12–23%) do not have an MERP, 17% (95% CI: 12–23%) do not identify an authorized person to make medical decisions when faced with a life-threatening emergency, and 72% (95% CI: 65–78%) do not have an effective campuswide communication system. CPR training is offered to 76% (95% CI: 70–81%) of the teachers, 68% (95% CI: 61–74%) of the administrative staff, and 28% (95% CI: 22–35%) of the students. School nurses reported the availability of a bronchodilator meter-dosed inhaler (78% [95% CI: 74–81%]), AED (32% [95% CI: 28–36%]), and epinephrine autoinjector (76% [95% CI: 68–79%]) in their school. When stratified by inner-city and rural/suburban school setting, the availability of emergency equipment did not differ significantly except for the availability of an oxygen source, which was higher in rural/suburban schools (15% vs 5%). School-nurse responders self-reported more confidence in managing respiratory distress, airway obstruction, profuse bleeding/extremity fracture, anaphylaxis, and shock in a diabetic child and comparatively less confidence in managing cardiac arrest, overdose, seizure, heat illness, and head injury. When analyzing schools with at least 1 child with special care needs, 90% (95% CI: 86–93%) have an MERP, 64% (95% CI: 58–69%) have a nurse available during all school hours, and 32% (95% CI: 27–38%) have an efficient and effective campus-wide communication system From the *Department of Emergency Medicine, Newark Beth Israel Medical Center, Saint Barnabas Health Care System, Newark, New Jersey; and ‡Division of Pediatric Emergency Medicine, Department of Pediatrics, Children’s Hospital at Montefiore, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, New York. Accepted for publication Aug 11, 2005. doi:10.1542/peds.2005-1474 No conflict of interest declared. Address correspondence to Robert P. Olympia, MD, Department of Emergency Medicine, Pennsylvania State University, Milton S. Hershey Medical Center, 500 University Dr, Hershey, PA 17033. E-mail: rolympia@hmc. psu.edu PEDIATRICS (ISSN 0031 4005). Copyright © 2005 by the American Academy of Pediatrics. e738 PEDIATRICS Vol. 116 No. 6 December 2005 www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2005-1474 Downloaded from pediatrics.aappublications.org at Indonesia:AAP Sponsored on October 6, 2014 linked with EMS. There are no identified authorized personnel to make medical decisions when the school nurse is not present on campus in 12% (95% CI: 9–16%) of the schools with children with special care needs. When analyzing the confidence level of school nurses to respond to common potential life-threatening emergencies in children with special care needs, 67% (95% CI: 61–72%) of school nurses felt confident in managing seizures, 88% (95% CI: 84–91%) felt confident in managing respiratory distress, and 83% (95% CI: 78–87%) felt confident in managing airway obstruction. School nurses reported having the following emergency equipment available in the event of an emergency in a child with special care needs: glucose source (94% [95% CI: 91–96%]), bronchodilator (79% [95% CI: 74–83%]), suction (22% [95% CI: 18–27%]), bag-valve-mask device (16% [95% CI: 12– 21%]), and oxygen (12% [95% CI: 9–16%]). An MERP designed specifically for potential mass disasters was present in 418 (74%) of 573 schools (95% CI: 70–77%). When stratified by mean student attendance, school setting, and funding classification, schools with and without an MERP for mass disasters did not differ significantly. Conclusions. Although schools are in compliance with many of the recommendations for emergency preparedness, specific areas for improvement include practicing the MERP several times per year, linking all areas of the school directly with EMS, identifying authorized personnel to make emergency medical decisions, and increasing the availability of AED in schools. Efforts should be made to increase the education of school nurses in the assessment and management of life-threatening emergencies for which they have less confidence, particularly cardiac arrest, overdose, seizures, heat illness, and head injury. Pediatrics 2005;116:e738–e745. URL: www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2005-1474; school emergencies, children with special health care needs, disaster preparedness. ABBREVIATIONS. AAP, American Academy of Pediatrics; AHA, American Heart Association; EMS, emergency medical services; MERP, medical emergency-response plan; CPR, cardiopulmonary resuscitation; AED, automated external defibrillator; NASN, National Association of School Nurses; CI, confidence interval. Because children spend a significant proportion of their day in school, pediatric emergencies such as the exacerbation of medical conditions, behavioral crises, and accidental/intentional injuries are likely to occur. Recently, the American Academy of Pediatrics (AAP) Committee on School Health1 and the American Heart Association (AHA)2 published guidelines stressing the need for school leaders to establish emergency-response plans to deal with life-threatening medical emergencies in children. The goals include developing an efficient and effective campus-wide communication system for each school with local emergency medical services (EMS); establishing and practicing a medical emergency- response plan (MERP) involving school nurses, physicians, athletic trainers, and the EMS system; identifying students at risk for life-threatening emergencies and ensuring the presence of individual emergency care plans; training staff and students in first aid and cardiopulmonary resuscitation (CPR); equipping the school for potential life-threatening emergencies; and implementing lay rescuer automated external defibrillator (AED) programs. Furthermore, recently published guidelines recommend improving the training of school nurses to determine rapidly and accurately the status of ill or injured children, provide life-saving interventions, and evaluate the effectiveness of treatment.3,4 The only previously published study examining the preparedness of school nurses to respond to emergencies in children was conducted on a local level.5 The AAP has also recently published recommendations focusing on the preparedness of schools for emergencies in children with special health care needs6 and disaster preparedness.7 Because children with special health care needs frequently require emergency care for acute life-threatening complications and often lack concise summaries of their medical conditions and special management plans, the AAP has recommended that a brief, comprehensive, and frequently updated summary of their medical condition be rapidly accessible at home, school, during transportation, and the closest emergency department. In addition, disaster preparedness has been made a priority at a local and national level because of heightened awareness for the possibility of biological, chemical, and nuclear terrorism8,9 as well as occurrences of mass disasters in schools. The AAP has recommended that pediatricians take a more active role in establishing disaster plans in the community, including schools, and in the training of first responders, including school nurses, administrative staff, and teachers. Because these recommendations are recent, published data examining the preparedness of schools to deal with emergencies in these 2 situations are lacking. The objective of this study is to use published guidelines by the AAP and AHA to examine the preparedness of schools in the United States to respond to pediatric life-threatening emergencies, including those emergencies involving children with special care needs, as well as the preparedness of schools to respond to potential mass disasters. MATERIALS AND METHODS A 2-part questionnaire was developed to determine the preparedness of schools in the United States to respond to lifethreatening emergencies in children. The first part included 20 questions focusing on (1) the clinical background of the school nurse (highest level of education, years practicing as a school health provider, CPR training), (2) demographic features of the school (student attendance, grades represented, inner-city or rural/ suburban setting, private or public funding, presence of children with special needs), (3) self-reported frequency of medical and psychiatric emergencies (most common reported school emergencies encountered over the past school year, weekly number of visits to school nurses, annual number of “life-threatening” emergencies requiring activation of EMS), and (4) the preparedness of schools to manage life-threatening emergencies (presence of an MERP, presence of emergency care plans for asthmatics, diabetics, and children with special needs, presence of a school nurse during all school hours, CPR training of staff and students, availability of athletic trainers during all athletic events, presence of an MERP for potential mass disasters). The second part included 10 clinical scenarios (Appendix) measuring the availability of emergency equipment and the confidence level of the school nurse to manage potential life-threatening emergencies. Confidence was defined as a response of 4 (“confident”) or 5 (“very confident”) on a Likert scale ranging from 1 (“very uncomfortable”) to 5 (“very confident”). These cases were adapted from a previously published www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2005-1474 e739 Downloaded from pediatrics.aappublications.org at Indonesia:AAP Sponsored on October 6, 2014 study that examined the confidence of schoolteachers to respond to 14 clinical scenarios reflecting potential pediatric emergencies in schools.10 In December 2004, the questionnaire was mailed to 1000 randomly selected members of the National Association of School Nurses (NASN). A second mailing was sent to nonresponders in January 2005. Data analysis was performed on responses from practicing full-time or part-time school nurses who work exclusively in a single school setting. Responses from nurses who were retired, no longer work in a school setting, work at 1 school, or work primarily as a nurse administrator of a school district at the time of the study were excluded. Data organization and analysis were performed by using the Epi Info system developed by the Centers for Disease Control and Prevention.11 Descriptive statistics were calculated for all response variables. Analysis of variance was used to compare continuous data, and the 2 test was used to compare categorical data. 95% confidence intervals (CIs) were calculated by standard methods. Significance was indicated by a P value of .05. Significance of differences between 2 stratified groups was determined by nonoverlapping 95% CIs. The institutional review board at Newark Beth Israel Medical Center approved the study. A letter of informed consent was mailed with the questionnaire. RESULTS Of the 1000 questionnaires sent, 21 were returned as “undeliverable.” Of the remaining 979 questionnaires, 675 (69%) were returned. One hundred two returned questionnaires were excluded (37 respondents were retired, 19 respondents no longer worked in a school setting, 20 respondents worked in 1 school, and 26 respondents worked in a school district as an administrator), which left 573 questionnaires available for analysis. A majority of responses were from registered nurses practicing for 5 years in a rural or suburban setting (Table 1). Responding school nurses represented 49 states (except Alaska) and the District of Columbia. The most common reported school emergencies were extremity sprains and shortness of breath (Table 2). The school nurse’s ranking of the most common school-related emergencies did not differ significantly at the 95% confidence level between inner-city and rural/suburban school settings. Of 573 school nurses, 391 (68% [95% CI: 64–72%]) had managed a life-threatening emergency requiring EMS activation during the past school year. Table 3 evaluates the preparedness of schools to respond to pediatric life-threatening emergencies as delineated by the AAP1 and AHA.2 The only statistically significant difference in the emergency preparedness of inner-city versus rural/suburban schools was in the identification of authorized personnel to make medical decisions when faced with a life-threatening emergency. More school nurses who worked in an inner-city setting reported lacking “identification of authorized personnel to make medical decisions” compared with nurses who work in a rural/suburban setting (21% vs 11%; P .02). When stratified by mean student attendance, school setting, and funding classification, schools with and without an MERP did not differ significantly (Table 4). Of the 205 schools that do not have a school nurse present on campus during all school hours, 17% (95% CI: 12–23%) do not have an MERP, 17% (95% CI: TABLE 1. Demographics of School Nurse Responders and Their Schools All Responses (N 573) Inner City (N 108) Rural/Suburban (N 465) School–nurse demographics Highest educational level Liscensed practical nurse 12 (2 1–4 ) 1(1 0–5 ) 11 (2 1–4 ) Registered nurse 394 (69 65–73 ) 70 (65 56–73 ) 324 (70 66–74 ) Masters degree 139 (24 21–28 ) 30 (28 20–37 ) 109 (23 19–27 ) Nurse practitioner 25 (4 3–6 ) 6(6 3–12 ) 19 (4 3–6 ) Doctorate in nursing 3 (1 0–2 ) 1(1 0–5 ) 2 (0.4 0–0.5 ) Experience as school nurse 5 y 115 (20 17–23 ) 13 (12 7–19 ) 102 (22 18–26 ) 5 y 458 (80 77–83 ) 95 (88 81–93 ) 363 (78 74–82 ) Certification in CPR† 478 (83 80–86 ) 88 (82 74–88 ) 390 (84 80–87 ) School demographics Student attendance* 962 (849 892–1032 ) 755 (511 659–851 ) 1010 (903 928–1092 ) Grades represented Kindergarten through 8th grade 241 (42 38–46 ) 54 (50 41–59 ) 187 (40 36–45 ) High school 92 (16 13–19 ) 21 (19 13–27 ) 71 (15 12–19 ) Kindergarten through high school 240 (42 38–46 ) 33 (31 23–40 ) 207 (45 41–50 ) Funding classification Public 519 (91 88–93 ) 95 (88 81–93 ) 424 (91 88–93 ) Private 54 (9 7–12 ) 13 (12 7–19 ) 41 (9 7–12 ) Weekly number of visits to school nurses for “medical or psychiatric” emergencies 10 visits 193 (33 30–38 ) 29 (27 20–36 ) 164 (35 31–39 ) 10–25 visits 90 (16 13–19 ) 19 (18 12–26 ) 71 (15 12–19 ) 25 visits 290 (51 47–55 ) 60 (56 47–65 ) 230 (50 45–55 ) Life-threatening emergencies over the past school year requiring activation of EMS* 2.2 (3.6 1.9–2.5 ) 2.8 (5.6 1.7–3.9 ) 2.1 (2.9 1.8–2.4 ) Children with special needs Tracheostomy 96 (17 14–20 ) 18 (17 11–25 ) 78 (17 14–21 ) Gastric feeding tube 220 (38 34–42 ) 38 (35 27–44 ) 182 (39 35–44 ) Ventriculoperitoneal shunt 210 (37 33–41 ) 36 (33 25–42 ) 174 (37 33–42 ) All values are expressed as no. (% 95% CI ) except where noted. * Values are expressed as mean (SD 95% CI ). † Cardiopulmonary resuscitation. e740 EMERGENCY PREPAREDNESS OF SCHOOLS Downloaded from pediatrics.aappublications.org at Indonesia:AAP Sponsored on October 6, 2014 12–23%) do not identify an authorized person to make medical decisions when faced with a lifethreatening emergency, and 72% (95% CI: 65–78%) do not have an effective campus-wide communication system. CPR training is offered to 76% (95% CI: 70–81%) of the teachers, 68% (95% CI: 61–74%) of the administrative staff, and 28% (95% CI: 22–35%) of the students. Table 5 describes the availability of selected emergency equipment recommended by the AAP,1 AHA,2 and NASN12 as reported by school-nurse responders. When stratified by inner-city and rural/ suburban school settings, the availability of emergency equipment did not differ significantly except for the availability of an oxygen source, which was higher in rural/suburban schools (15% vs 5%; P .001). School-nurse responders self-reported more confidence in managing respiratory distress, airway obstruction, profuse bleeding/extremity fracture, anaphylaxis, and shock in a diabetic child and comparatively less confidence in managing cardiac arrest, overdose, seizure, heat illness, and head injury (Table 6). When stratified by inner-city and rural/ suburban settings, the reported confidence of school nurses did not differ significantly. When comparing levels of experience, school nurses with 5 years of experience and those with 5 years of experience reported similar levels of confidence in all scenarios except in the management of a diabetic child in shock, in which more experienced nurses reported greater confidence (82% vs 70%; P .005). When analyzing the schools with at least 1 child with special care needs, 254 (90% [95% CI: 86–93%]) TABLE 2. Most Common Reported School Emergencies All Responses (N 573) Extremity sprain 339 (59 55–63 ) Shortness of breath 336 (59 55–63 ) Seizure 89 (16 13–19 ) Extremity fracture 81 (14 11–17 ) Head/neck injury 61 (11 9–14 ) Laceration 60 (11 9–14 ) Psychiatric emergency 44 (8 6–11 ) Abdominal pain 27 (5 3–7 ) Syncope 19 (3 2–5 ) Anaphylaxis 18 (3 2–5 ) Chest pain/palpitations 17 (3 2–5 ) Dehydration 17 (3 2–5 ) Poisoning/overdose 8 (1 0–2 ) Airway obstruction 8 (1 0–2 ) Loss of consciousness 6 (1 0–2 ) Cardiac arrest 1 (0.2 0–1 ) All values are expressed as no. (% 95% CI ). Number of respondents who ranked potential school emergency as “first most frequent” or “second most frequent” when asked to rank the top 5 most frequent school emergencies encountered over the past school year. TABLE 3. Emergency Preparedness of Schools Based on AAP and AHA Guidelines All Responses N 573 Presence of an MERP 498 (86 84–90 ) MERP practiced (N 498) Beginning of school year only 154 (31 27–35 ) End of school year only 7 (1 0–2 ) Periodically during year 162 (33 29–37 ) Never practiced 176 (35 31–39 ) Presence of communication with local EMS integrating all parts of school campus* 185 (32 28–36 ) Identification of authorized personnel to make medical decisions No 75 (13 10–16 ) Yes: school nurse 365 (64 60–68 ) Yes: administrative staff 125 (22 19–26 ) Yes: teacher 7 (1 0–2 ) School nurse educated in basic life support 478 (83 80–86 ) Presence of asthma emergency care plan for asthmatics 462 (81 78–84 ) Presence of diabetic emergency care plan for diabetics 514 (90 87–92% ) Presence of emergency care plan for students with special care needs† 454 of 526 (86 83–89 ) School health provider present during all school hours 368 (64 60–68 ) CPR training available in school For administrative staff 368 (64 60–68 ) For teachers 434 (76 72–79 ) For students 166 (29 25–33 ) Athletic trainer present during all athletic events‡ 191 (36 32–40 ) All values are expressed as no (% 95% CI ). * Cellular phones, walkie-talkies, alarms, intercom systems, etc. † Five hundred twenty-six nurses reported at least 1 child with special needs in their school. ‡ Five hundred thirty-four nurses responded; athletic events included practices and competition. TABLE 4. Comparisons With the Presence and Absence of an MERP Presence of MERP (N 498) Absence of MERP (N 75) Student attendance* 940 (804 869–1011 ) 1108 (1096 860–1356 ) Setting Inner city 95 (88 81–93 ) 13 (12 7–19 ) Rural/suburban 403 (87 84–90 ) 62 (13 10–16 ) Funding classification Public 446 (86 83–89 ) 73 (14 11–17 ) Private 52 (96 87–99 ) 2(4 1–13 ) All values are expressed as no. (% 95% CI ) except where noted. * Values are expressed as mean (SD 95% CI ). TABLE 5. Availability of Emergency Equipment at Each School as Recommended by the AAP, AHA, and NASN All Responses (N 573) Suction device 84 (15 12–18 ) Oxygen 75 (13 10–16 ) Albuterol meter dosed inhaler 446 (78 74–81 ) Mouth-to-mouth mask 526 (92 89–94 ) Bag-valve-mask device 109 (19 16–22 ) AED 184 (32 28–36 ) Epinephrine autoinjector 437 (76 68–79 ) Emergency care manual 469 (82 79–85 ) Gloves 562 (98 96–99 ) Face mask/shield 355 (62 58–66 ) Portable first aid kit 497 (87 84–90 ) Glucose source for hypoglycemia* 529 (92 89–94 ) Cervical spine collar 77 (13 10–16 ) Backboard with restraints 65 (11 9–14 ) Extremity splints 435 (76 72–79 ) Sterile dressings 477 (83 80–86 ) All values are expressed as no. (% 95% CI ). * Sugar packet, glucagon, etc. www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2005-1474 e741 Downloaded from pediatrics.aappublications.org at Indonesia:AAP Sponsored on October 6, 2014 of 282 schools have an MERP, 64% (95% CI: 58–69%) have a nurse available during all school hours, and 32% (95% CI: 27–38%) have an efficient and effective campus-wide communication system linked with EMS. There are no identified authorized personnel to make medical decisions when the school nurse is not present on campus in 12% (95% CI: 9–16%) of the schools with children with special care needs. When analyzing the confidence level of school nurses to respond to common potential life-threatening emergencies in children with special care needs, 67% (95% CI: 61–72%) of the school nurses felt confident in managing seizures, 88% (95% CI: 84–91%) felt confident in managing respiratory distress, and 83% (95% CI: 78–87%) felt confident in managing airway obstruction. School nurses reported having the following emergency equipment available in the event of an emergency in a child with special care needs: glucose source (94% [95% CI: 91–96%]), bronchodilator (79% [95% CI: 74–83%]), suction (22% [95% CI: 18–27%]), bag-valve-mask device (16% [95% CI: 12– 21%]), and oxygen (12% [95% CI: 9–16%]). An MERP designed specifically for potential mass disasters was present in 418 (74% [95% CI: 70–77%]) of 573 schools. When stratified by mean student attendance, school setting, and funding classification, schools with and without an MERP for mass disasters did not differ significantly (Table 7). DISCUSSION Several recently published studies have reported the prevalence of life-threatening emergencies occurring in children while they attend school. Seventeen percent of surveyed teachers from the Midwest have responded to at least 1 life-threatening student emergency during their teaching career.10 A survey of school nurses in New Mexico reported that 67% of schools have activated EMS over the past year for a life-threatening emergency in a student, with an average of 4 transports per year.5 In a recently published study, Miller and Spicer13 reported that each year, 3.7 million children suffer a significant injury while at school, resulting in an estimated $3.2 billion in medical spending. These studies stress the importance of establishing an MERP in schools throughout the United States. An efficient and effective MERP would improve the assessment, triage, and management of injured and ill children at school by welltrained and confident school staff members and facilitate transfer of these children to an acute care facility by EMS. We attempted to determine the preparedness of schools in the United States to deal with life-threatening emergencies by determining if they had an MERP as recommended by the AAP and AHA, determining the availability of emergency equipment at each school, and reporting the confidence level of school nurses to deal with potential pediatric lifethreatening emergencies. Our data demonstrate that although school nurses reported that their schools, for the most part, were in compliance with these recommendations, there are areas for improvement. Although a majority of schools have an MERP (including emergency plans specific to children with asthma, diabetes, and special care needs), the plan was practiced periodically during the year in only 33% of the schools and never practiced in 35% of the schools. Furthermore, an efficient and effective campus- wide communication system, which would facilitate the transfer of an injured or ill child by EMS from the school to an acute care facility, was lacking in 68% of the schools. No authorized personnel were designated to make medical decisions when faced with a life-threatening emergency in 13% of the schools. Therefore, improvement in the preparedness of schools to deal with life-threatening emergencies should include increasing the frequency of practice of the MERP (to identify potential barriers and areas for improvement), linking all areas of the campus directly with EMS through various means of communication (cellular phones, walkie-talkies, alarms, intercom systems), and designating roles among school staff a priori for potential life-threatening emergencies (administer medication, communicate with EMS and local emergency departments, contact family members). The improvement in the preparedness of schools to deal with life-threatening emergencies requires the commitment of the entire community. The AAP has suggested that school nurses take a leadership role in the preparation of schools for life-threatening emergencies by developing a strong partnership with local EMS, school personnel, and local primary care physicians.14 Pediatricians should take an active role in local community response planning, assist in the development of prehospital pediatric protocols, TABLE 6. Reported Confidence of School Nurses in the Management of Potential Pediatric Emergencies All Responses (N 573) Respiratory distress 505 (88 85–90 ) Airway obstruction 481 (84 81–87 ) Profuse bleed/fracture 475 (83 80–86 ) Anaphylaxis 468 (82 79–85 ) Diabetic in shock 457 (80 77–83 ) Cardiac arrest 426 (74 70–77 ) Overdose 373 (65 61–69 ) Seizure 346 (60 56–64 ) Heat illness 287 (50 46–54 ) Head injury 287 (50 46–54 ) Confidence was determined by a response of 4 (“confident”) or 5 (“very confident”) on a Likert scale ranging from 1 (“very uncomfortable”) to 5 (“very confident”). Values are expressed as no (% 95% CI ). TABLE 7. Comparisons With the Presence and Absence of an MERP for Mass Disasters Presence of MERP for Mass Disasters (N 418) Absence of MERP for Mass Disasters (N 150) Student attendance* 961 (857 879–1043 ) 939 (795 812–1066 ) Setting Inner city 79 (74 65–81 ) 28 (26 19–35 ) Rural/suburban 339 (74 70–78 ) 122 (26 22–30 ) Funding classification Public 379 (74 70–78 ) 136 (26 22–30 ) Private 39 (74 61–84 ) 14 (26 16–39 ) All values are expressed as no. (% 95% CI ) except where noted. * Values are expressed as mean (SD 95% CI ). e742 EMERGENCY PREPAREDNESS OF SCHOOLS Downloaded from pediatrics.aappublications.org at Indonesia:AAP Sponsored on October 6, 2014 train first responders in pediatric assessment and CPR, and, in the event of a disaster, participate in the community or hospital disaster plan.7 Emergency physicians should also be involved in the development and organization of systems for the prevention of life-threatening emergencies in schools and advocate through local legislation for the implementation of school health emergency systems, school-nurse staffing ratios, and administrator and teacher training. 15 EMS workers should identify the barriers to the care of injured or sick children in schools in their community and develop policies in schools to deal with disasters such as extreme weather conditions, fires, explosions, hazardous materials, mass causalities, and bomb scares.3 In general, the availability of emergency equipment at each school to treat potential life-threatening emergencies requires improvement. One piece of equipment recommended strongly by the AHA2,16 and NASN12 for schools is the AED. Our data show that only 32% of the schools have an AED present on campus. Although the risk of sudden cardiac arrest has been estimated at 0.5 to 1.0 per 100 000 children and young adults who participate in school athletics, 17,18 the use of an AED may be life saving. Furthermore, the AHA has stressed the importance of availability of an AED for potential sudden cardiac arrest in adults who work or visit the school.2 Therefore, improvements must be made in schools to increase the availability of AEDs and ensure the certification of all school nurses, as well as administrative staff, teachers, and students, in basic life support. Another area of improvement is the education and training of school nurses as well as administrative staff, teachers, and students. Our data show that 83% of school nurses were certified in CPR. Furthermore, school nurses reported less confidence when faced with scenarios dealing with cardiac arrest, overdose, seizures, heat illness, and head injury when compared with the confidence in dealing with respiratory distress, airway obstruction, profuse bleeding/ fracture, anaphylaxis, and a diabetic in shock. Only 50% of the school nurses reported confidence in managing head injuries and 60% in managing seizures, which is of concern because these scenarios were reported as 2 of the 5 most common reported school emergencies. Efforts should be made to increase the education of school nurses in the assessment and management of life-threatening emergencies, particularly in topics for which they reported less confidence. This education could be provided on the school campus or in a conference format taught by local pediatricians, emergency physicians, EMS staff, or other school nurses. For example, education of school nurses on CPR could include not only basic life support certification but also frequent mock– emergency-scenario training sessions. Furthermore, considering the fact that school nurses may not be present on campus during all school hours, efforts should be made to increase the education of administrative staff, teachers, and students in CPR. One important barrier to the preparedness of schools to respond to life-threatening emergencies in children occurs when there is a school nurse present during only a portion of the school day.3 The US Department of Health and Human Services, in its Healthy People 2010 objectives, recommends at least 1 nurse per 750 students, depending on the community and student population.19 Our data demonstrate that a significant proportion of surveyed schools that have a school nurse present during only a portion of the school day do not have an MERP and do not identify an authorized person to make medical decisions when faced with a life-threatening emergency. Furthermore, only 75% of teachers and administrative staff are trained in CPR. Therefore, efforts should be made to improve the presence of an MERP in schools that have a school nurse present during only a portion of the school day and increase the training of teachers and administrative staff to perform CPR in the event of a pediatric cardiorespiratory arrest. Although studies have demonstrated schoolteachers’ overall lack of knowledge of CPR and lack of confidence to manage asthma and epilepsy, Barrett20 has illustrated the value of school nurses educating schoolteachers about emergencies in children. Sapien et al21 demonstrated that schoolteachers’ confidence level in recognizing respiratory distress in asthmatic children and knowledge of asthma medications improved after attending an education session consisting of video footage and didactic teaching. Our demographic data pertaining to the number and type of life-threatening emergencies is similar to previously published data. Sapien and Allen5 reported that 67% of the schools in New Mexico activate the EMS system yearly, which is similar to our data (68%). Knight et al22 reported that injuries account for a majority of school-based EMS calls and that the 2 most documented medical complaints requiring EMS activation were breathing difficulty and seizures. Similarly, our data demonstrate that 4 of the 6 most common reported school emergencies were related to trauma (extremity sprain, extremity fracture, head/neck injury, laceration), whereas shortness of breath and seizures were the most common medical complaints. Our study has several limitations. Although only 69% of the questionnaires were returned completed, we feel that the data obtained represent both a diverse group of school nurses in their experience and schools in their population, grades represented, setting, and funding classification. Although 81% of the surveyed school nurses work in a school described as rural or suburban, this corresponds with national data collected by the National Center for Educational Statistics (74% of 95 920 schools nationally). 23 Our survey was sent only to school nurses; therefore, these data do not include schools without a designated school nurse. In particular, schools with small enrollment that either do not have the need or the financial resources to employ a full-time or parttime school nurse were not surveyed. As with most surveys, responding to clinical scenarios in a questionnaire format may not reflect the true practice in real time of a school nurse responding to a life-threatening emergency. Although the questionnaire has not been validated to measure the www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2005-1474 e743 Downloaded from pediatrics.aappublications.org at Indonesia:AAP Sponsored on October 6, 2014 preparedness of schools or its effect on the morbidity or mortality of children who experience life-threatening emergencies, it does reflect how compliant schools in the United States are with nationally recommended guidelines at the time of the survey and identifies areas of improvement. Although we surveyed school nurses on the presence of an MERP for children with special needs, we did not ask whether they specifically used the universally accepted “Emergency Information Form for Children With Special Needs” standardized form as recommended by the American College of Emergency Physicians and the AAP.6 Last, although we inquired about the presence of an MERP specifically for mass casualty, we did not ask specific questions concerning the handling, identification, response, and decontamination for acts of chemical, biological, and radiologic terrorism as recommended by the National Advisory Committee on Children and Terrorism24 or measure the confidence of school nurses to assess and manage potential life-threatening emergencies specific to terrorism. CONCLUSIONS Our data demonstrate that although school nurses reported that their schools, for the most part, were in compliance with recommendations by the APA and AHA, several areas for improvement exist. Practicing the MERP several times a year, linking all areas of the campus directly with EMS, and assigning roles among school staff when faced with a life-threatening emergency would improve the preparedness of schools. Only one third of schools have AEDs. Efforts are needed to increase AED availability in schools and the confidence of school nurses to deal with cardiopulmonary arrest. Efforts also should increase the education of school nurses in the assessment and management of other life-threatening emergencies for which they have less confidence, particularly overdose, seizures, heat illness, and head injury. We recommend that communities, including physicians, EMS staff, and school staff members, assess their current state of school preparedness several times during the school year and ensure compliance with these published guidelines to improve the care of children while in school. APPENDIX Potential Pediatric School Emergencies • A 7-year-old with history of asthma who is complaining of chest tightness, is tachypneic, and is in moderate respiratory distress. • An 8-year-old found unconscious after choking on a hot dog. • A 6-year-old with a large scalp laceration and open fracture of the left ankle after a fall in a stairwell. • An 18-year-old with difficulty breathing and swallowing and moderate facial swelling after being stung by a bee. • A 9-year-old with diabetes found unconscious, pale, and sweaty with fine shaking of the extremities and weak pulse. • A 12-year-old who collapsed suddenly on the playground and is unconscious, pale, pulseless, and apneic. • A 14-year-old who is conscious but vomiting after swallowing an unknown number of pills. • A 5-year-old with a ventriculoperitoneal shunt and tracheostomy who is having a prolonged seizure and vomiting. • A 16-year-old football player who is complaining of headache and muscle cramps after practice, who appears weak with red, hot, dry skin and cool, clammy hands and who subsequently loses consciousness on the playing field. • A 10-year-old who is unconscious but breathing after falling off of the monkey bars and landing on his head. ACKNOWLEDGMENTS We thank the New Jersey Department of Health and Senior Services for financial support of this project. We thank Ted Kovacev, MD, for technical support and Nancy Kelly-Goodstein for supervision. REFERENCES 1. American Academy of Pediatrics, Committee on School Health. Guidelines for emergency medical care in school. Pediatrics. 2001;107:435–436 2. American Heart Association. Response to cardiac arrest and selected life-threatening medical emergencies: the medical emergency response plan for schools. Circulation. 2004;109:278–291 3. Hohenhaus SM. Pediatric emergency preparedness in schools: a report from the 2001 Southeastern Regional EMSC Annual Meeting. J Emerg Nurs. 2001;27:353–356 4. Allen K, Ball J, Helfer B. Preventing and managing childhood emergencies in schools. J Sch Nurs. 1998;14:20–24 5. Sapien RE, Allen A. Emergency preparation in schools: a snapshot of a rural state. Pediatr Emerg Care. 2001;17:329–333 6. American Academy of Pediatrics, Committee on Pediatric Emergency Medicine. Emergency preparedness for children with special health care needs. Pediatrics. 1999; 104(4). Available at: www.pediatrics.org/cgi/ content/full/104/4/e53 7. American Academy of Pediatrics, Committee on Pediatric Emergency Medicine. The pediatrician’s role in disaster preparedness. Pediatrics. 1997;99:130–133 8. American Academy of Pediatrics, Committee on Environmental Health and Committee on Infectious Disease. Chemical-biological terrorism and its impact on children: a subject review. Pediatrics. 2000;105:662– 670 9. American Academy of Pediatrics, Committee on Environmental Health. Radiation disasters and children. Pediatrics. 2003;111:1455–1466 10. Gagliardi M, Neighbors M, Spears C, Byrd S, Snarr J. Emergencies in the school setting: are public school teachers adequately trained to respond? Prehospital Disaster Med. 1994;9:222–225 11. Dean AG, Arner TG. Epi Info 2002 [computer program]. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2002 12. Bobo N, Hallenback P, Robinson J. Recommended minimal emergency equipment and resources for schools: national consensus group report. J Sch Nurs. 2003;19:150–156 13. Miller TR, Spicer RS. How safe are our schools? Am J Public Health. 1998;88:413–418 14. American Academy of Pediatrics, Committee on School Health. The role of the school nurse in providing school health services. Pediatrics. 2001;108:1231–1232 15. American College of Emergency Physicians, School Health Task Force. The role of emergency physicians in the care of the child in school. Ann Emerg Med. 2000;35:155–161 16. Pediatric Advance Life Support Task Force, International Liaison Committee on Resuscitation. Use of automated external defibrillators for children: an update. Circulation. 2003;107:3250–3255 17. Maron BJ, Gohman TE, Aeppli D. Prevalence of sudden cardiac death during competitive sport activities in Minnesota high school athletes. J Am Coll Cardiol. 1998;32:1881–1884 18. Mueller FO, Cantu RC. NCCSIR Eighteenth Annual Report (National Center for Catastrophic Sports Injury Research). Chapel Hill, NC: National Center for Catastrophic Sports Injury Research; 2000 e744 EMERGENCY PREPAREDNESS OF SCHOOLS Downloaded from pediatrics.aappublications.org at Indonesia:AAP Sponsored on October 6, 2014 19. US Department of Health and Human Services. Healthy People 2010: Understanding and Improving Health Objectives for Improving Health. Vols 1 and 2. 2nd ed. Washington, DC: US Government Printing Office; 2000 20. Barrett JC. Teaching teachers about school health emergencies. J Sch Nurs. 2001;17:316–322 21. Sapien RE, Fullerton-Gleason L, Allen N. Teaching school teachers to recognize respiratory distress in asthmatic children. J Asthma. 2004;41: 739–743 22. Knight S, Vernon DD, Fines RJ, Dean JM. Prehospital emergency care for children at school and nonschool locations. Pediatrics. 1999;103(6). Available at: www.pediatrics.org/cgi/content/full/103/6/e81 23. Hoffman L, Sable J, Naum J, Gray D. Public Elementary and Secondary Students, Staff, Schools, and Schools Districts: School Year 2002–03. Washington, DC: US Department of Education; 2005. Available at: http:// nces.ed.gov/pubs2005/2005314.pdf. Accessed July 21, 2005 24. National Advisory Committee on Children and Terrorism. Schools and terrorism: a supplement to the report of the National Advisory Committee on Children and Terrorism. J Sch Health. 2004;74:39 –51 www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2005-1474 e745 Downloaded from pediatrics.aappublications.org at Indonesia:AAP Sponsored on October 6, 2014 DOI: 10.1542/peds.2005-1474 Pediatrics 2005;116;e738 Robert P. Olympia, Eric Wan and Jeffrey R. Avner Survey of School Nurses The Preparedness of Schools to Respond to Emergencies in Children: A National Services Updated Information & tml http://pediatrics.aappublications.org/content/116/6/e738.full.h including high resolution figures, can be found at: References tml#ref-list-1 http://pediatrics.aappublications.org/content/116/6/e738.full.h at: This article cites 18 articles, 9 of which can be accessed free Citations tml#related-urls http://pediatrics.aappublications.org/content/116/6/e738.full.h This article has been cited by 6 HighWire-hosted articles: Subspecialty Collections eparedness_sub http://pediatrics.aappublications.org/cgi/collection/disaster_pr Disaster Preparedness _medicine_sub http://pediatrics.aappublications.org/cgi/collection/emergency Emergency Medicine the following collection(s): This article, along with others on similar topics, appears in Permissions & Licensing ml http://pediatrics.aappublications.org/site/misc/Permissions.xht tables) or in its entirety can be found online at: Information about reproducing this article in parts (figures, Reprints http://pediatrics.aappublications.org/site/misc/reprints.xhtml Information about ordering reprints can be found online: rights reserved. Print ISSN: 0031-4005. Online ISSN: 1098-4275. Grove Village, Illinois, 60007. Copyright © 2005 by the American Academy of Pediatrics. All and trademarked by the American Academy of Pediatrics, 141 Northwest Point Boulevard, Elk publication, it has been published continuously since 1948. PEDIATRICS is owned, published, PEDIATRICS is the official journal of the American Academy of Pediatrics. A monthly Downloaded from pediatrics.aappublications.org at Indonesia:AAP Sponsored on October 6, 2014

kesiapan perawat sekolah

RESUME KESIAPAN SEKOLAH UNTUK MERESPON DARURAT PADA ANAK DI NASIONAL SURVEI PERAWAT SEKOLAH S1 KEPERAWATAN STIKES YOGYAKARTA 2014/2015 1. Latar belakang Penanganan medis darurat di sekolah belum bisa di pastikan untuk mengobati penyakit pada anak yang khususnya pada penyakit pernafasan,sakit panas,asma,kejang dan cedera kepala serta kecelakaan di sekolah.sehingga pihak sekolah harus lebih tanggap tentang kesehatan anak dengan meningkatkan lagi program kesehatan sekolah,agar anak – anak sekolah dengan nyaman tanpa resiko penyakit ,maka di adakan kunjungan perawat ke tiap sekolah untuk meningkatkan kesehatan anak di sekolah. 2. Pembahasan Sekolah perawat di percaya mampu menangani penyakit pada anak sekolah seperti penyakit pernapasan,Dan pendarahan hebat. Tpi kurang percaya diri dalam menangani penyakit kejang,overdosis,sakit panas,cedera kepala dan jantung .sehingga harus membutuhkan perawat khusus dengan di rancang sebuah MERP(program kesehatan) untuk penyakit tersebut.MERP setiap tahun nya beberapa kali mengadakan latihan kesehatan di tiap daerah sekolah untuk meningkatkan ketersediaan tanggap darurat di sekolah dan membuat perawat sekolah lebih percaya diri dalam menangani masalah kesehatan pada anak sekolah. MERP juga membuat program baru kesehatan sekolah seperti AAP dan AHA untuk memeriksa kesiapan sekolah terhadap medis darurat pada anak sekolah dan merespon bencana masal potensial. 3. Metode Bagian kuesioner telah di kembangkan untuk menentuan kesiapan sekolah terhadap keadaan medis darurat yang mengancam anak sekolah ,bagian pertama mencakup 20 pertanyaan yang pertama berfokus pada 1. latar belakang klinis perawat sekolah,2. pada demografis dari sekolah, 3. Pada frekuensi dilaporkan sendiri darurat medis dan psikiattris, 4. Kesiapan sekolah untuk mengelola keadaan darurat yang mengancam jiwa. Bagian kedua meliputi 10 skenario klinis (lampiran) mengukur ketersediaan peralatan darurat dan tingkat kepercayaan perawat sekolah. Pada bulan desember 2004 para kuesioner dikirimkan kepada 1000 anggota yang di pilih secara acak dari NASN, lalu mailing kedua dikirim bulan januari 2005 analisis data terhadap perawat sekolah di lingkungan sekolah tunggal. 4. Hasil Dari 1.000 kuesioner yang dikirim, 21 dikembalikan sebagai "tidak terkirim." Dari sisa 979 kuesioner, 675 (69%) dikembalikan. Seratus dua kuesioner yang dikembalikan dikeluarkan (37 responden pensiun, 19 responden tidak lagi bekerja di lingkungan sekolah, 20 responden bekerja di> 1 sekolah, dan 26 responden bekerja di sebuah distrik sekolah sebagai administrator), yang meninggalkan 573 kuesioner yang tersedia untuk analisis.Sebagian besar tanggapan berasal dari perawat terdaftar berlatih selama> 5 tahun dalam pengaturan pedesaan atau pinggiran kota . Menanggapi perawat sekolah diwakili 49 negara (kecuali Alaska) dan District of Columbia. Para darurat sekolah dilaporkan paling umum adalah keseleo ekstremitas dan sesak napas Peringkat sekolah perawat keadaan darurat yang paling umum sekolah terkait tidak berbeda secara signifikan pada tingkat kepercayaan 95% antara dalam kota dan pengaturan sekolah pedesaan / pinggiran kota. Ketika dikelompokkan berdasarkan dalam kota dan pedesaan / pengaturan pinggiran kota, kepercayaan dilaporkan sekolah perawat tidak berbeda secara signifikan. Ketika membandingkan tingkat pengalaman, perawat sekolah dengan ≤5 tahun pengalaman dan orang-orang dengan> 5 tahun pengalaman melaporkan tingkat yang sama kepercayaan dalam semua skenario kecuali dalam pengelolaan anak diabetes shock, di mana perawat lebih berpengalaman melaporkan keyakinan yang lebih besar . Oleh karena itu, peningkatan kesiapan sekolah untuk menangani keadaan darurat yang mengancam jiwa harus mencakup meningkatkan frekuensi latihan dari MERP (untuk mengidentifikasi hambatan potensial dan daerah untuk perbaikan), yang menghubungkan semua area kampus langsung dengan EMS melalui berbagai sarana komunikasi (telepon selular, walkie-talkie, alarm, sistem interkom), dan peran menunjuk antara staf sekolah priori untuk potensi mengancam jiwa darurat (mengelola obat, berkomunikasi dengan EMS dan departemen darurat lokal, menghubungi anggota keluarga). Peningkatan kesiapan sekolah untuk menangani keadaan darurat yang mengancam jiwa membutuhkan komitmen seluruh masyarakat,AAP telah mengharuskan 14 dokter untuk mengambil peran dalam masyarakat setempat dan pengembangan protokol pediatrik pra-rumah sakit, melatih responden pertama dalam penilaian pediatrik dan CPR, dan, dalam hal bencana, berpartisipasi dalam masyarakat atau rumah sakit bencana Darurat dokter juga harus terlibat dalam pengembangan dan organisasi sistem untuk pencegahan darurat yang mengancam kehidupan di sekolah. 5. Kesimpulan Pihak sekolah harus meningkatkan pendidikan sekolah perawat dalam penilaian dan manajemen darurat yang mengancam jiwa lainnya yang mereka memiliki lebih sedikit percaya diri, terutama overdosis, kejang, sakit panas, dan cedera kepala. Kami merekomendasikan bahwa masyarakat, termasuk dokter, dengan mengikuti pelatihan kesehatan MERP dan bagian kesehatn lainnya agar kesiapan medis darurat lebih baik untuk menjami kesehatan anak sekolah. 6. Daftar pustaka html http://pediatrics.aappublications.org/content/116/6/e738.full.html http://pediatrics.aappublications.org/content/116/6/e738.full.h tml#ref-list-1 http://pediatrics.aappublications.org/content/116/6/e738.full.html http://pediatrics.aappublications.org/cgi/collection/emergency _medicine_sub http://pediatrics.aappublications.org/cgi/collection/disaster_pr eparedness_sub http://pediatrics.aappublications.org/site/misc/Permissions.xhtml http://pediatrics.aappublications.org/site/misc/reprints.xhtm

KESEHATAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH

KEMITRAAN ANTARA PUSKESMAS DENGAN SEKOLAH DASAR DALAM KEGIATAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) STUD1 KASUS Dl WILAYAH KERJA PUSKESMAS JABON, KECAMATAN JOMBANG, KABUPATEN JOMBANG JAWATIMUR, TAHUN 2004 Umi Muzakkiroh*, Paiman Suparmanto*, Setia Pranata*, Yurika Fauzia Wardhani* ABSTRACT Health Promoting School Program is an integrated inter-programs and inter-sectors for preparing qualified human resources in the future. The success of this program mainly depends on partnership between institutions related, especially Community Health Center and schools in their work areas. This study aims to identify activities that have been done by Jabon Community Health Center in Jombang District - East Java and 4 schools in its work areas, respectively; the ongoing partnership and development of partnership between the Community Health Centers and the schools on Health Promoting School Program. Data collected by secondair data, depth interview, and interactive-discussion. The data were analyzed descriptively. Results showed the Health Promoting School Program done by Jabon Community Health Center were health screening, immunization, health education, and school health sanitation but the health education and school health sanitation were not given regularly. Furthermore, the activities were not provided to all schools in the Community Health Center's work areas. Health Promoting School activities done by the 4 schools were emergency and first aid, health education based on school curriculums. The ongoing partnership between the Community Health Center and the schools was not done regularly andjust when the Community Health Center staffs visited the schools. The Jabon Community Health Center has not invited schools in its work areas to develop Health Promoting School Program plan and otherwise. To develop Health Promoting School Program, the Jabon Community Health Center and the 4 schools were agreed to enhance the partnership by dividing duties for each institution, respectively. The Jabon Community Health Center would concentrate on health services activities meanwhile the schools on health education and building on school health sanitation. Community Health Center would be the consultant for the Health Promoting School Program activities. Key words: health promoting school program, partnership A. PENDAHULUAN Pembinaan kesehatan anak usia sekolah merupakan langkah strategis dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Upaya ini dapat dilakukan melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kegiatan pokok program UKS, dikenal dengan istilah Trias UKS, meliputi: 1) Pelayanan kesehatan di sekolah; 2) Penyuluhanlpendidikan kesehatan di sekolah; dan 3) Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Kegiatan UKS harus dilakukan di semua jenjang pendidikan, mulai tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sampai sekolah menengah umum dan kejuruan, baik yang berada di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama, temasuk pondok pesantren dan jalur pendidikan luar sekolah. Program UKS juga harus dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa (SLB) yaitu sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak cacat (Menteri Dalam Negeri, 2003). Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu kegiatannya berupa 1 ) higiene sanitasi yang bertujuan untuk penataan bangunan dan sanitasi sekolah, dan 2) imunisasi sebagai upaya pemberantasan penyakit menular, khususnya cacar. Kegiatan itu hanya dilaksanakan di sekolah-sekolah tertentu dan terbatas di beberapa kota saja. Pada tahun 1950, Pemerintah Republik lndonesia merintis kembali kegiatan UKS yang selama penjajahan Peneliti Puslitbang Pelayanan dan Teknologi Kesehatan Buletin.Penelitian Sistem Kesehatan-Vol. 8 No. 2 Desember 2005: 59-66 Jepang dihentikan. Tahun 1956, mulai dilakukan kerjasama antar departemen dalam pelaksanaan program UKS, yaitu antara Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Dalam Negeri dengan diselenggarakannya Proyek UKS Perkotaan di Jakarta dan UKS Pedesaan di Bekasi. Pada tahun 1980 kerjasama ini ditingkatkan dalam bentuk Keputusan Bersama Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI dan Menteri Kesehatan RI tentang pembentukan kelompok kerja Usaha Kesehatan ~ ~ k o l (aUhKS ). Pada tahun 1982, kerjasama ini diperluas dengan melibatkan Departemen Agama, guna pembinaan kesehatan siswa yang ada di institusi pendidikan yang bernaung di bawah Departemen Agama (Departemen Kesehatan, 1983). Kerjasama tersebut disempurnakan lagi pada tahun 2003, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah. Program UKS merupakan upaya terpadu lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup bersih dan sehat para siswa. Pelaksanaan program ini tidak bisa berjalan dengan baik bila hanya dibebankan pada instansi kesehatan saja, terutama Puskesmas. Keterbatasan dana dan tenaga, membuat Puskesmas tidak selalu bisa melaksanakan seluruh kegiatan di semua sekolah yang ada di wilayah kerjanya. Penelitian mengenai pelaksanaan UKS di tingkat kecamatan di Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa kunjungan Puskesmas ke sekolah dasar rata-rata tiga kali dalam setahun, yaitu pada saat melakukan skrining/penjaringan, pemberian imunisasi Diphteri Tetanus (DT)llTertanus Toxoid (lT)l, dan pemberian imunisasi DT2lTT2. Sedikitnya jumlah kunjungan ini karena keterbatasan dana dan tenaga yang ada di Puskesmas.(Budianto, 1997). Agar program UKS dapat berjalan di semua sekolah diperlukan kerjasama antar instansi yang terkait, pelaksanaan program UKS. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan UKS yang dilakukan di sekolah dasar, baik yang dilakukan oleh sekolah tersebut maupun yang dilakukan oleh Puskesmas, hubungan kemitraan antara Puskesmas dengan sekolah dasar dalam pelaksanaan program UKS dan upaya pengembangannya di masa yang akan datang. BAHAN DAN CARA Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, JawaTimur, yang melibatkan Tim UKS dari Puskesmas Jabon dan empat sekolah dasar yang ada di wilayah kerjanya. Saat ini tidak semua Puskesmas melaksanakan kegiatan UKS, karena berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SW11/2004 tentang Kebijakan dasar Pusat Kesehatan masyarakat, kegiatan UKS bukan merupakan program yang wajib dikerjakan oleh Puskesmas. Pertimbangan dipilihnya Puskesmas Jabon sebagai subyek penelitian adalah karena Puskesmas Jabon merupakan salah satu Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang untuk melaksanakan program UKS sebagai salah satu upaya kesehatan pengembangan. Penelitian ini merupakan studi eksploratif, dengan menggali data mengenai program UKS yang dilaksanakan di sekolah dasar, baik yang dilaksanakan oleh Puskesmas maupun oleh sekolah yang bersangkutan, kemitraan antara Puskesmas dan Sekolah Dasar dalam kegiatan UKS dan kemungkinan pengembangan kemitraan di antara keduanya dalam kegiatan UKS tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran data sekunder untuk mengetahui cakupan kegiatan UKS Puskesmas Jabon dan wawancara mendalam dengan petugas UKS dari Puskesmas dan sekolah untuk mengetahui proses kemitraan yang sudah terjalin diantara kedua belah pihak dalam kegiatan UKS. Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif. khususnya antara Puskesmas dengan sekolah yang bersangkutan. HASlL PENELlTlAN Penelitian ini bertujuan mempelajari kemitraan Keadaan Wilayah Puskesmas Jabon antara Puskesmas dan sekolah dasar dalam kegiatan Puskesmas Jabon merupakan salah satu dari UKS, dan kemungkinan pengembangan hubungan empat Puskesmas yang ada di Kecamatan Jombang. kemitraan diantara keduanya untuk meningkatkan Wilayah kerja Puskesmas Jabon meliputi lima Kemitraan antara Puskesmas dengan Sekolah Dasar (Umi Muzakkiroh, dkk) kelurahanldesa, yaitu Jabon, Sengon, Tunggorono, Jombatan, dan Kepatihan. Program UKS ditetapkan sebagai salah satu upaya kesehatan pengembangan yang dilakukan di Puskesmas Jabon, dengan pertimbangan di wilayah kerja Puskesmas Jabon terdapat banyak sekolah, baik sekolah umum maupun agama, dan dari tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan tingkat atas. Tabel 1. ~arana pendidikan di wilayah kerja Puskesmas Jabon No. Sarana Pendidikan Jumlah 1. Kelompok BermainIPlay Group 5 2. Taman Kanak-kanakIRaudlatuI 15 Athfal 3. Sekolah Dasarhladrasah 18 lbtidaiyah 4. Sekolah Menengah 4 Pertamahladrasah Tsanawiyah 5. Sekolah Menengah 6 UmumIMadrasah Aliyah 6. Sekolah Menengah Kejuruan 9 Jumlah 57 Program UKS di Puskesmas Jabon dilaksanakan oleh tim UKS Puskesmas yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang sekaligus sebagai dokter Puskesmas, dan beranggotakan dokter gigi, perawat, petugas gizi, petugas sanitasi dan bidan. Seharusnya Puskesmas Jabon melaksanakan kegiatan UKS di semua sekolah yang menjadi binaannya, namun ha1 ini tidak dapat terlaksana karena keterbatasan tenaga kesehatan dan anggaran yang dimiliki Puskesmas. Saat ini Puskesmas Jabon lebih memprioritaskan program UKS di tingkat sekolah dasar, terutama pada kegiatan imunisasi dan penjaringan. Kegiatan UKS selain di Sekolah Dasar hanya dilakukan bila ada permintaan dari sekolah yang bersangkutan. Misalnya bila ada sekolah yang menginginkan diadakan pemeriksaan kesehatan maupun pemberian penyuluhan kesehatan kepada siswanya atau sekolah tersebut terpilih untuk mengikuti lomba sekolah sehat, maka biasanya Puskesmas Jabon diminta memberikan pembinaan. Bila sekolah yang bersangkutan mengundang Puskesmas Jabon untuk melakukan kegiatan UKS di sekolahnya, maka sekolah tersebut akan menanggung biaya penyelenggaraannya dan Puskesmas Jabon selalu berusaha dapat memenuhi Sumber: Data dasar Puskesmas Jabon tahun 2003 permintaan tersebut. Tabel 2. Data kegiatan UKS Puskesmas Jabon No. Keaiatan Jumlah Persentase* 1. SDIMI dengan penjaringan 18 100 2. SMTPIMTs dengan kegiatan penjaringan 0 0 3. SMTNMA dengan kegiatan penjaringan 0 0 4. SDIMI yang punya kader UKS 1 5 5. SMTPIMTs yang punya kader kesehatan remaja 0 0 6. SMTA/MA yang punya kader kesehatan remaja 0 0 7. SDNI yang diperiksa keslingnya 18 100 8. SMTPIMTs yang diperiksa keslingnya 3 75 9. SMTAIMA yang diperiksa keslingnya 2 13,3 10. SD/MI dengan kantin yang dibina 18 1 00 11. SMTPIMTs dengan kantin yang dibina 1 25 12. SMTNMA dengan kantin yang dibina 0 0 13. SDIMI dengan dana sehat 0 0 14. SMTPhlTs dengan dana sehat 0 0 15. SMTNMA dengan dana sehat 0 0 16. SDIMI yang punya ruang UKS 2 11,1 17. SMTPhlTs yang punya ruang UKS 2 50 1.8. SMTA/MA yang punya ruang UKS 5 33,3 Sumber: Laporan tahunan kegiatan UKS Puskesmas.Jabon tahun 2003. Dari semua sekolah yang ada di wilayah kerja Puskesmas Jabon, Jombang. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan-Vol. 8 No. 2 Desember 2005: 59-66 Kegiatan UKS yang dilakukan Puskesmas Jabon Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Biasanya dalam setahun Puskesmas Jabon melakukan dua kali kunjungan ke setiap Sekolah DasarIMadrasah lbtidaiyah yang ada di wilayah kerjanya, yaitu pada bulan Agustus dan November. Kegiatan yang dilakukan dalam kunjungan tersebut adalah: Penjaringadskrlnlng Penjaringanlskrining dimaksudkan untuk mendeteksi secara dini terhadap kelainanlgangguan kesehatan yang dialami siswa, sehingga dapat diobati atau direhabilitasi secepatnya dan mencegah keadaan yang lebih gawat. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi dan mulut, mata, telinga, rambut, kuku dan kulit. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan Agustus, dengan sasaran siswa kelas satu. Bila dalam penjaringan ditemukan siswa yang menderita gangguan kesehatan, maka siswa tersebut akan dirujuk ke Puskesmas, dengan membawa pengantar dari sekolah tanpa dipungut biaya. Namun bila siswa tersebut perlu dirujuk ke rumah sakit maka biaya dibebankan kepada siswa yang bersangkutan. Puskesmas Jabon selalu melaksanakan kegiatan ini pada semua sekolah dasar yang menjadi binaannya. Pembinaan lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penjaringan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembinaan kesehatan lingkungan sekolah, yang terdiri dari kebersihan ruang kelas, halaman, kamar mandiNVC, dan kantin sekolah. Imunisasl anak sekolah. lmunisasi untuk anak sekolah dilakukan pada bulan November, bertepatan dengan Bulan lmunisasi Anak Sekolah (BIAS). lmunisasi yang diberikan adalah imunisasi Diphteri Tetanus (DT) untuk siswa kelas satu dan imunisasi Tetanus Toxoid (lT) untuk kelas dua dan tiga. Kegiatan ini selalu dilaksanakan pada semua sekolah dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas Jabon. 62 Penyuluhan kesehatan Penyuluhan kesehatan untuk siswa biasanya dilakukan sekaligus pada saat Tim UKS Puskesmas Jabon mengunjungi sekolah untuk melaksanakan kegiatan penjaringan dan imunisasi anak sekolah. Kegiatan ini terkesan hanya sebagai pelengkap, karena tidak dijadwalkan secara khusus, dan pelaksanaannya seringkali menyesuaikan dengan kegiatan penjaringan dan imunisasi yang memang telah dijadwalkan setiap-tahun. Misalnya pada saat penjaringan, penyuluhan hanya diberikan pada siswa kelas satu. Pelaksanaannya, sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan biasanya diberikan penyuluhan secara singkat kepada siswa mengenai masalah kebersihan pribadi dan kesehatan lingkungan. Demikian juga penyuluhan kesehatan yang dilakukan pada bulan November saat pemberian imunisasi untuk anak sekolah. Pelaksanaannya, pada saat siswa kelas satu, dua dan tiga diimunisasi, siswa kelas empat, lima dan enam dikumpulkan untuk mendapat penyuluhan. Materi penyuluhan biasanya tentang gizi, yang meliputi makanan sehat dan manfaatnya, dan tentang kesehatan lingkungan, yang meliputi kebiasaan buang air kecillbesar di WC, kebiasaan membuang sampah di tempat sampah dan bahaya pencemaran lingkungan. Penyuluhan ini biasanya diberikan oleh petugas gizi dan sanitasi. Namun kegiatan ini juga tidak selalu bisa dilakukan di semua sekolah yang dikunjungi, tergantung situasi dan kondisi saat itu. Dalam melaksanakan program UKS Puskesmas Jabon mengalami beberapa hambatan. Hambatan itu antara lain keterbatasan sumber daya, padahal sasaran yang harus dicapai cukup banyak. Pelaksanaan kegiatan UKS juga harus menyesuaikan dengan jadwal belajar di sekolah dasar. Misalnya karena siswa kelas satu pulang jam 09.30 maka pelayanan kepada siswa kelas satu harus dilakukan pagi hari sebelum pulang, sehingga dalam satu hari tim UKS Puskesmas Jabon hanya dapat menjangkau satu sekolah. Pelaksanaan kegiatan UKS biasanya sudah dijadwalkan secara serentak, yaitu bulan Agustus untuk penjaringan dan bulan November untuk imunisasi. Agar dapat menjaring semua sekolah dasar, pada bulan-bulan tersebut Puskesmas kadangkadang terpaksa mengorbankan pelayanan kesehatan yang lain, seperti posyandu dan pelayanan di Puskesmas. Hambatan lain yang dirasakan adalah semakin berkurangnya poster dan alat peraga untuk Kemitraan antara Puskesmas dengan Sekolah Dasar (Umi Muzakkiroh, dkk) penyuluhan yang diberikan Dinas Kesehatan dan keterbatasan anggaran Pemerintah untuk melaksanakan program UKS. Sejak beberapa tahun terakhir ini Puskesmas tidak pernah lagi melakukan pelatihan dokter kecil karena tidak ada proyek dari Dinas Kesehatan, walaupun kegiatan ini sangat diharapkan oleh pihak sekolah. Kegiatan UKS yang Dllakukan Sekolah Selain merupakan program Puskesmas, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) juga merupakan program di tiap sekolah. Penanggung jawab kegiatan UKS di sekolah adalah guru UKS yang dirangkap oleh guru olah raga. Di empat sekolah dasar yang dijadikan lokasi penelitian, kegiatan UKS yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut adalah sebagai berikut: Pendidikan kesehatan kepada siswa Sesuai dengan kurikulum pendidikan untuk sekolah dasar tahun 2004, materi tentang kesehatan tidak diajarkan dalam mata pelajaran tersendiri, tetapi menjadi bagian dari mata pelajaran Sains yang diajarkan mulai kelas Ill sampai kelas VI. Untuk kelas I dan II, materi tentang kesehatan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Biasanya materi ini dijadikan tema dalam bahan bacaannya. Diluar mata pelajaran tersebut guru juga sering memberikan nasehat tentang kesehatan. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) Keempat sekolah dasar ini tidak memiliki ruang UKS khusus, tetapi memiliki peralatan P3K dan terdapat tempat tidur untuk istirahat. Bila ada siswa yang sakit di sekolah, pihak sekolah akan memberikan pertolongan pertama dan bila dirasa perlu akan dirujuk ke puskesmas tanpa memungut biaya dari siswa. Pemeriksaan kuku dan rambut secara berkala Kegiatan ini biasanya dilakukan seminggu sekali pada siswa kelas I dan II. Pembinaan lingkungan sehat sekolah Pembinaan yang dilakukan adalah pengawasan kebersihan lingkungan sekolah, meliputi halaman sekolah, ruang kelas, jambanNVC, penyediaan air bersih dan kantin sekolah. Untuk menjaga kebersihan ruang kelas, dibentuk piket harian yang bergiliran dari semua siswa. Untuk menjaga kebersihan halaman sekolah, sumur, kamar mandi dan WC, semua sekolah menugaskan seorang petugas kebersihan khusus. Diantara empat sekolah, hanya dua yang memiliki kantin sekolah, dan sekolah tersebut ikut mengawasi kebersihan kantin dan jajanan yang dijual di kantin. Baik di sekolah yang ada kantinnya maupun tidak, banyak terdapat penjual makanan yang juga diminati siswa. Sekolah tidak bisa melarang penjual tersebut, karena mereka berjualan di luar pagar sekolah. Sekolah juga tidak bisa mengontrol kualitas makanan yang dijualnya. Untuk mengantisipasi ha1 ini, guru sering memberi nasehat di kelas agar siswa bisa memilih jajanan yang baik. Berpartlsipasi dalam kegiatan UKS yang dilakukan instansi kesehatan Sekolah selalu siap membantu bila instansi kesehatan melakukan kegiatan UKS untuk siswanya, misalnya bila diadakan lomba sekolah sehat atau ditunjuk mengikuti lomba UKS, sekolah bersedia berpartisipasi. Demikian juga saat kegiatan imunisasi atau penyuluhan oleh Puskesmas, sekolah selalu membantu dengan menyediakan air panas dan mengkoordinir siswanya. Pihak sekolah mengeluhkan tidak adanya lagi pelatihan dokter kecil oleh Puskesmas, sejak tiga tahun terakhir. Saat ini semua sekolah tidak memiliki dokter kecil, karena dokter kecil yang dulu pernah dilatih sekarang sudah lulus. Pihak sekolah menginginkan Puskesmas memberikan pelatihan dokter kecil lagi. Kemitraan Puskesmas dengan Sekolah Dasar dalam Kegiatan UKS Kesuksesan program UKS sangat ditentukan oleh kemitraan antara instansi ya'ng terkait. Selama ini hubungan kemitraan antara Puskesmas Jabon dengan Sekolah Dasar yang ada di wilayah kerjanya belum berjalan maksimal. Kerjasama biasanya hanya terjadi pads saat Tim UKS Puskesmas Jabon mengunjungi sekolah. Dalam menentukan rencana kegiatan UKS, Puskesmas Jabon tidak pernah melibatkan sekolah binaannya. Setiap tahun Puskesmas Jabon menyusun perencanaan mengenai kegiatan UKS yang akan dilakukan di sekolah. Kegiatan tersebut adalah penjaringan, penyuluhan kesehatan, imunisasi dan pembinaan kesehatan lingkungan sekolah. Pelaksanaan semua kegiatan tersebut menyesuaikan dengan turunnya anggaran dari Pemerintah, dimana biasanya untuk penjaringan dilakukan bulan Agustus dan imunisasi pada bulan Buletin Penelii tian Sistem Kesehatan-Vol. 8 No. 2 Desember 2005: 59-66 November. Puskesmas Jabon tidak melibatkan Sekolah Dasar dalam penyusunan rencana kegiatan ini karena beranggapan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan di sekolah. Menjelang pelaksanaan kegiatan, Puskesmas baru mengirimkan surat pemberitahuan dan jadwal kegiatannya ke sekolah. Demikian juga pihak sekolah, tidak penah menginformasikan kegiatan UKS yang dilakukannya kepada Puskesmas Jabon. Kedua belah pihak tidak mkmpermasalahkan ha1 ini, karena saling memahami beban kerja masing-masing. Kurangnya koordinasi dan komunikasi ini kadangkadang menimbulkan sedikit pernasalahan. Misalnya, pelaksanaan UKS oleh Puskesmas Jabon biasanya selalu dilaksanakan pada bulan Agustus dan November, disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan dari Dinas Kesehatan. Padahal pada bulan tersebut sekolah juga sedang sibuk dengan kegiatan lain, seperti yang terjadi pada tahun 2004, ketika dilakukan penjaringanlskrining, sekolah juga sedang sibuk mempersiapkan kegiatan dalam rangka peringatan HUT Proklamasi. Pada saat kegiatan imunisasi yang dilakukan pada bulan November, bertepatan dengan kegiatan Pondok Ramadlan dan persiapan ujian tengah semester. Namun pihak sekolah tetap bersedia menerima kunjungan Tim UKS Puskesmas Jabon, karena menyadari manfaat kegiatan ini bagi para siswa. Permasalahan yang lain adalah terjadinya tumpang tindih antara materi kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dengan yang disampaikan oleh guru. Hal ini baru disadari oleh kedua belah pihak saat dilakukannya penelitian ini. Materi penyuluhan yang biasanya diberikan oleh Puskesmas, ternyata ada dalam kurikulum sekolah dan sudah diajarkan ke siswa. Sebelum memberikan penyuluhan, Puskesmas tidak menginformasikan materi penyuluhan yang akan diberikan kepada siswa. Demikian juga sebaliknya pihak sekolah juga tidak pernah menginformasikan kepada Puskesmas materi kesehatan yang sudah ada dalam kurikulum. Setelah mengetahui ha1 ini, baik Puskesmas maupun sekolah sepakat bahwa pada kegiatan penyuluhan kesehatan yang akan datang, materi yang akan diberikan adalah yang belum terdapat dalam kurikulum dan perlu diketahui oleh siswa, seperti kesehatan reproduksi remaja, bahaya rokok, minuman keras, narkotoka dan obat terlarang lainnya. Untuk meningkatkan kegiatan UKS, Puskesmas Jabon dengan keempat Sekolah Dasar tersebut sepakat untuk meningkatkan hubungan kerjasama diantara keduanya. Bila selama ini Puskesmas melakukan seluruh kegiatan pokok UKS, maka nantinya Puskesmas akan berkonsentrasi pada kegiatan pelayanan kesehatan, yaitu penjaringan dan imunisasi anak sekolah. Kegiatan pendidikanl penyuluhan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah akan dilakukan oleh pihak sekolah. Meskipun demikian, selaku pembina teknis kesehatan, Puskesmas tetap bersedia membantu kegiatan tersebut. Puskesmas bersedia menyiapkan materi penyuluhan, dan akan selalu membuka diri bagi guruguru yang ingin berkonsulatsi masalah kesehatan. Bila ada materi kesehatan yang tidak dikuasai guru dan dianggap perlu diberikan kepada siswa, Puskesmas siap bila diminta menyampaikan materi tersebut, atau diminta memberikan semacam "pelatihan" mengenai materi tersebut. Tabel 3. Rencana pembagian tugas dalam kegiatan UKS di sekolah dasar. No. Kegiatan Puskesmas Sekolah 1. Penjaringan kesehatan Pengukuran Tinggi X X Badan dan Berat Badan Pemeriksaan gigi, mulut X Pemeriksaan mata, kulit X 2. lmunisasi X 3. Pendidikan kesehatan ' Penyusunan materi X X Penyampaian materi X 4. Pembinaan lingkungan X sekolah Pihak sekolah tidak keberatan dengan pembagian tugas ini, karena pada dasarnya kegiatan ini sudah dilakukan di sekolah. Hanya saja untuk materi penyuluhan yang tidak ada dalam kurikulum, sekolah mengharapkan Puskesmas dapat memberikan "pelatihan" lebih dulu kepada guru-guru. B. PEMBAHASAN Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SW11/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas, program kegiatan puskesmas dibagi dalam dua kelompok, yaitu upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib adalah program yang harus dikerjakan oleh setiap Kemitraan antara Puskesmas dengan Sekolah Dasar (Umi Muzakkiroh, dkk) Puskesmas, sedangkan upaya kesehatan pengembangan pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Kesehatan masing-masing untuk menentukan upaya apa yang akan dilaksanakan oleh suatu Puskesmas berdasarkan permasalahan yang ada di wilayah kerjanya. Puskesmas Jabon ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebagai Puskesmas yang melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai salah satu upaya kesehatan pengembangan yang harus dilaksanakan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Puskesmas Jabon memiliki tenaga yang dapat melaksanakan kegiatan ini dan di wilayah kerjanya banyak terdapat sekolah, dari tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan tingkat atas. Namun kenyataannya Puskesmas Jabon tidak dapat melaksanakan kegiatan UKS di semua sekolah yang menjadi binaannya, karena keterbatasan dana dan tenaga yang dimiliki. Saat ini Puskesmas Jabon lebih mempriotaskan kegiatan UKS di Sekolah Dasar, disesuaikan dengan "proyek" yang diperoleh dari pemerintah. Kegiatan UKS di tingkatan sekolah yang lain, biasanya dilakukan apabila diminta oleh sekolah tersebut dan disediakan dana untuk pelaksanaannya. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya terpadu lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan membentuk perilaku hidup bersih dan sehat para siswa. Keberhasilan program UKS sangat dipengaruhi oleh kemitraan antara instansilorganisasi yang terkait. Kemitraan, berdasarkan definisi -Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2003, adalah hubungan kerjasama antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai suatu tujuan terientu atau tugas tertentu berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan. Dalam kerjasama tersebut ada kesepakatan tentang komitmen dan harapan masing-masing, tentang peninjauan kembali terhadap kesepakatan yang telah dibuat, dan berbagi baik dalam resiko maupun keuntungan yang diperoleh. Proses kegiatan yang perlu dilakukan dalam mengembangkan kemitraan adalah penjajakan, penyamaan persepsi, pengaturan peran, komunikasi intensif dan evaluasi (Depkes, 2003). Hubungan antara Puskesmas Jabon dengan sekolah dasar binaannya dalam kegiatan UKS selama ini tidak melalui proses kemitraan di atas, karena hubungan kerja sama hanya terjadi pada saat Puskesmas mengunjungi sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan UKS, Puskesmas lebih sering bekerja sendiri, peran sekolah hanya membantu pelaksanaannya. Puskesmas yang menentukan jenis keg iatan yang akan dilakukan, melaksanakan kegiatan tersebut dan menentukan jadwalnya, meskipun Puskesmas tetap memperhatikan jadwal belajar siswa. Demikian juga sebaliknya, dalam kegiatan UKS yang dilakukan oleh sekolah, Puskesmas hanya bertindak apabila diminta oleh sekolah. Sudah dilakukan peningkatan kerjasama antara Puskesmas Jabon dengan sekolah dasar, tetapi belum sepenuhnya mengacu pada konsep kemitraan. Pengembangan kemitraan hanya diwujudkan dalam bentuk pembagian tugas antara keduanya. Puskesmas berkonsentrasi pada kegiatan penjaringan dan imunisasi, sedangkan kegiatan pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan dilakukan oleh sekolah. Seyogianya dalam mengembangkan kemitraan, selain ada kesepakatan pembagian tugas, antara kedua belah pihak juga harus ada kesepakatan mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan, tujuan yang ingin dicapai bersama, kegiatan yang akan dilakukan bersama, penentuan jadwal kegiatan, dan bila memungkinkan berbagi dalam ha1 pendanaan. Bila kemitraan yang seperti ini dapat berjalan, Puskesmas Jabon akan memiliki kesempatan untuk melakukan pembinaan terhadap semua sekolah yang menjadi binaannya. Hubungan kemitraan antara Puskesmas dan Sekolah Dasar sebaiknya juga sepengetahuan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Nasional kabupaten setempat, selaku instansi pembinanya. C. KESIMPULAN 1. Kegiatan UKS yang dilakukan oleh Puskesmas Jabon belum bisa menjangkau seluruh sekolah yang ada di wilayah kerjanya, karena keterbatasan tenaga dan dana, sedangkan sasaran yang harus dicapai cukup banyak. 2. Kegiatan UKS yang dilakukan oleh Puskesmas di Sekolah Dasar adalah penjaringan, penyuluhan kesehatan, imunisasi dan pembinaan lingkungan sekolah, sedangkan kegiatan UKS yang dilakukan oleh sekolah meliputi pendidikan kesehatan, pemeriksaan rambut dan kuku secara berkala, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan Buletin Penelii tian Sistem Kesehatan-Vol. 8 No. 2 Desember 2005: 59-66 berpartisipasi pada kegiatan UKS yang dilakukan oleh instansi kesehatan. 3. Kemitraan antara Puskesmas dengan sekolah dasar hanya terjadi pada saat Puskesmas Jabon mengunjungi sekolah. Puskesmas Jabon belum pernah melibatkan sekolah dalam merencanakan kegiatan UKS yang akan dilakukan di sekolah, demikian juga sebaliknya. Terjadi tumpang tindih antara materi penyuluhan yang diberikan oleh Puskesmas dengan materi tentang kesehatan yang sudah diajarkan dalam kurikulum. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara keduanya dalarn memberikan pendidikan kesehatan kepada siswa. 4. Untuk meningkatkan kegiatan UKS, Puskesmas Jabon dan keempat sekolah dasar sepakat untuk meningkatkan kerjasama rnelalui pembagian tugas diantara keduanya. Puskesrnas akan berkonsentrasi pada kegiatan pelayanan kesehatan, yaitu penjaringan dan imunisasi, sedangkan kegiatan pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan kesehatan akan lebih banyak dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan. Dalam ha1 ini peran Puskesmas lebih bersifat sebagai "konsultan". 5. Mengacu pada prinsip kemitraan, maka hubungan kerja antara Puskesmas jabon dengan sekolah dasar binaannya belum bisa dikatakan sebagai hubungan kemitraan, karena kerjasama yang terjalin masih sebatas pembagian kerja. D. SARAN yang akan dilakukan di sekolah, sehingga dapat diatur jadwal pelaksanaan dan tugas masingmasing. 2. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah program lintas sektor dan lintas program. Untuk meningkatkan kualitas kegiatan ini sebaiknya Puskesmas Jabon tidak hanyg bermitra dengan sekolah, tetapi juga melibatkan instansi lain yang terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah setempat dan organisasi kernasyarakatan. E. DAFTAR PUSTAKA Budiarto, Wasis, et a/. 1997. Studi Komparasi Biaya Pelayanan Kesehatan dasar UKS di Tingkat Kecamatan, Surabaya, Pulitbang Pelayanan dan Teknologi Kesehatan. Indonesia. Departemen Kesehatan, 1 998. Pedoman Ketja Puskesmas Puskesmas Jilid Ke Dua, Jakarta. Indonesia. Departemen Kesehatan, 1983. Usaha Kesehatan Sekolah Dalam Gambar, Jakarta. Indonesia. Undang-undang, Peraturan, dsb., 2003. "Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor I/U/SKB/ 2003, Nomor 1067/MENKESNI1/2000, Nomor MA/ 230 M2003, Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah: Jakarta. Kualitas Sumber Daya Manusia Ditentukan Pendidikan dan Kesehatan. Web: http:~/www.dep~s.ao.id/ shownews.oho?oid=701. Pusat Promosi Kesehatan, 2003. Kemitraan dengan Sektor Swasta, Jakarta. 1. Puskesmas dengan sekolah perlu "duduk bersarnan untuk membahas rencana kegiatan UKS